Proyek Jalan Luhu-Kambelu Terhenti, “Maaruf” Kadis PU SBB Bikin Blunder

Piru, Kompastimur.com

Proyek infrastruktur jalan Luhu – Kambelu Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan anggaran berasal dari APBD Kabupaten SBB tahun 2018 sebesar 19 Milyar lebih akhirmya terhenti ditengah jalan.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada pekerjaan lanjutan oleh pihak kontraktor yang memenangkan tender proyek infrastruktur jalan puluhan milyaran rupiah itu.

Proyek infrastrukur jalan Luhu – Kambelu yang diduga telah menabrak dan dibangun diatas lahan yang berstatus konservasi cagar alam yang dilindungi oleh Undang – Undang yang merupakan paru pura dunia, namun tetap dipaksakan oleh Pemkab SBB melalui Dinas PU Kabupaten SBB untuk membangun infrastruktur jalan.

Anggota DPRD SBB asal dapil Huamual Belakang dan Kepulauan Manipa La Maaruf Tomia Kepada Kompastimur.com diruang sidang paripurna DPRD SBB, Senin (27/8) sangatlah menyesalkan pemberhentian proyek infrastruktur jalan lintas Luhu-Kambelu itu.

“ Ini jalan merupakan akses masyarakat yang berada dihuamual khususnya masyarakat yang berada dipetuanan negeri Luhu sendiri, yang selama ini mengidam-idamkan adanya jalan tersebut. Ya semestinya pembangunan ini berjalanjut terus,” ujar Tomia.

Karena dengan jalan tersebut, maka masyarakat sudah pasti lebih luas untuk mengakses hasil pertanian melalui jalur darat untuk dijualkan ke ibu kota kecamatan Huamual yang jaraknya dekat jika ditempuh melalui jalur darat.

“Jalan merupakan akses utama untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat yang berada di petuanan Negeri Luhu, jika proyek infastruktur jalan ini terhenti ditengah jalan maka buntut pula jalur akses ekonomi masyarakat setempat melalui jalur darat’’ timpal Maaruf.

Lanjut Maaruf, dengan jalan merupakan akses dan kebutuhan masyarakat yang terhenti ini merupakan kelalaian karena ketidak profesionalnya Tommy Wattimena selaku Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, padahal dirinya adalah mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan yang lalu, dan sudah pasti menguasai semua status lahan hutan.

“ Tommy kan mantan kepala Dinas Lingkungan Hidup pemerintahan sebelumnya. Masa tidak tau yang mana lahan hutan konservasi cagar alam, mana lahan produk dan lain sebagainya, ini sebuah keanehan. Harusnya dia tauh sehingga infrastruktur jalan yang dibangun tidak menabrak lahan hutan konservasi cagar alam yang dilindungi oleh negara ,” ucapnya.

Lebih lanjut politisi PKB SBB ini menjelaskan, dengan memaksakan untuk membangun walaupun dengan menabrak lahan hutan konservasi cagar alam ini artinya Kadis PU SBB telah membuat blunder yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya dengan pemerintah padahal secara teknis Dinas PU lebih mengetahui keadaan lahan dan sebelum pekerjaan proyek itu dijalankan atau masuk pada perencanaan harus ada pengambilan langkah-langkah secara teknis yang dilakukan Dinas PU Kabupaten SBB sebelum proyek milyaran itu realisasikan.

Misalnya upaya-upaya untuk adanya pelepasan kawasan karena ini kepentingan masyarakat yang merupakan akses transportasi untuk kebutuhan masyarakat dan dirinya harus berupaya dan berkonsultasi dengan Dinas Kehutanan supaya adanya pelepasan kawasan atau tukar guling kawasan supaya pembangunan proyek infrastruktur jalan itu dikerjakan dengan baik tanpa ada masalah.

“Apalagi dirinya lebih mengetahui status jalan Luhu-Kambelu dari status konservasi cagar alam namun dipaksakan untuk ditenderkan, sehingga terhentinya proyek tersebut dan Dinas PU SBB sengaja melakukan ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan masyarakat,” tambahnya.

Seharusnya, Bupati SBB Moh Yasin Payapo lebih awal melakukan pengecekan soal status lahan yang mau dijadikan infarstruktur jalan, bukan hanya semena – mena saja mengambil sebuah kebijakan yang hanya terkesan memaksakan tanpa melihat sebab akibat dari pekerjaan tersebut.

“Dengan itu saya pun meminta Bupati SBB untuk segerah mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum karena sudah membuat blunder dan saya menduga ada kesengajaan Dinas Pekerjanan Umum untuk menghancurkan Pemerintah dan masyarakat Huamul khususnya masyarakat yang berada dipetuanan Negeri Luhu,” tegasnya. (KT/MFS)