Budiono : Bupati SBB Harus Bentuk Tim Investigasi Usut Masalah di Tubuh Dishub

Piru, Kompastimur.com

Persoalan pengurusan izin trayek yang terjadi ditubuh Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) adalah masalah serius yang harus segera disikapi agar tidak berdampak buruk pada pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBB dengan Visi dan Misi untuk Kasi Bae SBB, Apalagi oknum tersebut merupakan PNS lingkup Pemkab SBB yang mana menjabat sebagai Kepala Seksi Angkutan darat dan lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

Ini kejahatan yang luar biasa yang sudah lama kerap dilakukan oleh oknum PNS Zacharias Renwarin alias Jack, Kepala Seksi Angkutan Darat dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten SBB, dengan modus meminta uang secara bervariasi dan dibayarkan secara dicicil dengan mencapai 6 jutaan untuk biaya administrasi, namum tak surat izin tersebut tak pernah jadi.

Jika oknum PNS Zacharias Renwarin diduga kuat dibecking oleh Ajaid Selaku Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten SBB sehingga ini sudah merupakan kejahatan berjamaah yang sudah begitu lama mengendap ditubuh Dinas Perhubungan sehingga harus disikapi tegas oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina.

Kejahatan oknum PNS ini diketahui dan terungkap saat dilakukannya Operasi penertiban kendaraan Angkutan Umum dan Barang yang dilaksanakan oleh Bidang Perhubungan Darat yang bekerjasama dengan Santunan Lantas Polres SBB pada tanggal 19 - 21 April 2018 di Kecamatan Kairatu dan Kairatu Barat dengan ditemukannya 2 unit Angkutan Umum milik Sendy Kuliner dan Semy Kwe sebagai kendaraan tak berizin.

Kepada Kompastimur.com, Rabu (11/7 2018) Sekretaris Komisi A DPRD SBB Eko Budiono Pilmuda saat dimintai tanggapan dikatakannya terkait hal ini, mengatakan kalau ada oknum yang berbuat seperti itu, haruslah ditindak tegas agar tidak lagi ada korban baru dan dapat menjadi pelajaran bagi bagin PNS lainnya.

" Harus ditindak tegas, agar tidak menjadi virus pada oknum - oknum PNS yang lain di kubu Dinas Perhubungan SBB dan Jangan lagi ada korban berikutnya" ungkap Budiono

Masalah ini, tambah Budiono, harus ditindak tegas karena jangan sampai mencederai nawacita Bupati Dan Wakil Bupati SBB Moh Yasin Payapo dan Timotius Akerina yang ingin memperbaiki Seram Bagian Barat di semua sektor yang ada.

" Harus segera disikapi dengan tegas oleh Bupati dan Wakil Bupati SBB, kalau tidak perbuatan salah satu oknum PNS Lingkup Pemkab SBB akan mencederai nawacita Visi dan Misi untuk Kase Bae SBB" tutur Budiono.

Lanjutnya, saat ini di Kabupaten SBB ada Saber Pungli dan sudah dibentuk Tim Saber Pungli kabupaten, semestinya tim itu bergerak untuk menyikapi hal yang dimaksud yang terjadi dikubu Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

“Insya ALLAH, Intinya Kami Komisi A akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk bisa memanggil Kepada Dinas Perhubungan untuk dimintai penjelasan dan mengklarifikasi permasalah yang terjadi ditubuh Dinas yang dipimpinnya,” ujarnya.

Budiono meminta agar Bupati SBB dapat mengambil tindakan dengan membuat tim gabungan untuk mengusut masalah ini.

“Sekali lagi, saya tegaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta tim Saber Pungli SBB untuk membuat tim investigasi untuk mengusut kasus Renwarin yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sekaligus memberikan efek jerah agar tidak akan terulang lagi pada oknum PNS lainnya baik di dinas Perhubungan maupun dinas-dinas lainnya," tegas Budiono ( KT-MFS)