Maspaitella : Soal Pemotongan ADD 1,5 % Gunakan SK Bupati Perlu diUji di PTUN

PIRU. KompasTimur.Com

Permasalahan pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 1,5 % oleh Bupati Seram Bagian Barat (SBB) dengan surat saktinya yaitu dengan SK nomor 412.2.437 tahun 2017 akhirnya berbuntut panjang permasalahnya sampai saat ini dengan adanya pemeriksaan Bupati dan para kepala desa oleh pihak diskrimsus polres Seram Bagian Barat.

Permasalahan ini muncul ketika DPRD SBB melakukan protes keras dan permasalahkan keputusan Bupati yang diduga telah melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa untuk 92 desa di Kabupaten SBB dimana dana tersebut di potong dengan jumlah bervariasi pada setiap desa - desa yang diperuntukan untuk dana pesparawi dan sampai berujung pada meja hijau penyidik Polres Seram Bagian Barat.

Marsel Maspaitella SH. Praktisi Hukum sekaligus Tokoh Muda Seram Bagian Barat Kepada Kompas Timur. Com Mengatakan dirinya menilai bahwa kebijakan Bupati SBB dalam Surat keputusan Bupati tersebut secara hukum administrasi tidak ada suatu kesalahan sebab kewenangan pengambil kebijakan itu ada ditangan pejabat tata usaha negara yang dalam dunia hukum sebut itu diskresi.

"Kewenangan diskresi itu tidak bisa di pidanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan diatas dan merugikan keuangan negara, di satu sisi DPRD mempunyai fungsi pengawasan seharusnya memanggil Bupati SBB untuk mempertanyakan tujuan pemotongan dana ADD yang berasal dari dana bagi hasil pemerintah daerah" Ungkapnya, Jumaat (18 /5).

“Ini tugas DPRD untuk panggil bupati sebagaimana kewenangan mereka dan sangat jelas itu" tambahnya.

Marsel menambahkan Untuk masalah penyelidikan yang di lalukan oleh pihak POLRES itu juga harus di hormati akan tetapi proses proses penyidikan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dimana norma norma hukum harus di lihat dengan baik.

" Jika saya menilai Surat Keputusan Bupati dengan Nomor 412.2.437 tahun 2017 harus di uji di PTUN terlebih dahulu karna itu merupakan suatu produk hukun tata usaha negara untuk bisa membuktikan kewenangan diskresi Bupati sah atau tidak dan untuk dugaan tindak pidana korupsi.

" Ini harus di lihat dengan jeli dan bijak apakah keputusan Bupati Seram Bagian Barat itu menimbulkan kerugian negara dalam hal ini memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukh tidak? Itu yang harus di lihat dengan baik " Jelasnya.

Marsel berharap Untuk masalah ini jangan kita membesar - besarkan sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban tertanggu, sebagai warga negara yang baik mari kita dukung semua pihak untuk bekerja sesuai dengan porsinya dalam menyelesaikan masalah ini, supaya cepat selesai tanpa mengurangi dan atau mengabaikan prosedur hukum yang berlaku" tutupnya. (KT-MFS)