Usung Murad-Orno, Mega : Kader Jangan Gunakan Isu SARA di Pilkada

Lagu Terbaik Tahun 2021

Ambon, Kompastimur.com

Teka teki arah rekomendasi PDI Perjuangan untuk Gubernur-Wagub Maluku dalam Pilkada 2018 mendatang, akhirnya terjawab di hari ini. Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail sebagai calon Gubernur Maluku dari PDI Perjuangan.

"Untuk Maluku Murad Ismail. Dia Komandan Korps Brimob Polri," kata Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui tayangan langsung di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).

Mega mengungkapkan, Irjen Murad merupakan Perwira Tinggi Polri yang akan segera pensiun. Mega juga mengaku sudah bertanya ke Murad kenapa bergabung dengan PDIP.

"Dulu saya pernah mengawal Ibu. Masa gara-gara ngawal saya aja. 'Iya saya terus tahu PDIP seperti apa," kata Mega menirukan percakapannya dengan Murad seperti dikutip dari laman detik.com.

Sementara untuk calon Wakil Gubernur yang mendampingi Murad, PDIP mengusung Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno.

"Wakil beliau adalah Barnabas Orno, Bupati Maluku Barat Daya," ujarnya.

Selain Provinsi Maluku, Megawati Soekarnoputri juga mengumumkan dukungan PDI Perjuangan untuk Marianus Sae Cagub-Cawagub Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Asrun-Hugua Cagub-Cawagub Provinsi Sulawesi Tenggara dan Arsyad Juliandi Rahman-Suyanto Cagub-Cawagub Provinsi Riau.

SK rekomendasi yang ditandatangani ketua DPP PDIP Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto serta disetujui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bagi Murad-Orno ditetapkan dengan nomor 2762/IN.DPP/XII/2017 berdasarkan rapat DPP PDIP tanggal 14 Desember 2017. Yang isinya menginstruksikan DPD PDIP Maluku untuk mendaftarkan keduanya sebagai pasangan Cagub-Cawagub Maluku ke KPU Maluku. DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, DPD PDIP Maluku bersama dengan seluruh kader,aktivis dan anggota PDIP di Maluku untuk mengamankan,menjalankan dan memperjuangkan terpilihnya Murad-Orno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Periode 2018-2023.

"Kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas diluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruam dalam surat rekomendasi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," demikian kutipan isi rekomendasi tersebut.

Pasca itu, Megawati pun berharap dan meminta seluruh pengurus dan kader PDIP termasuk di Maluku agar dalam Pilkada 2018 mendatang bahkan di Pemilu 2019 tidak menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebagai senjata kemenangan.

"Saya minta pengurus, kader dan semua anggota PDI Perjuangan agar tidak memakai isu SARA di Pilkada 2018 nanti maupun Pemilu 2019," ujar Megawati sebagaimana dikutip dari running text news kompas TV, Minggu (17/12). (KT-IA)