Terkait dengan seluruh ketersediaan sumberdaya energi
yang ada di Maluku, bicara soal kedaulatan energi didalamnya termasuk pemenuhan
sumberdaya Bahan Bakar Minyak ini bagi seluruh masyarakat tentu tidak mudah
untuk 1.411 pulau yang ada di Maluku.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Mercy Barends saat
peresmian Lembaga Penyaluran Program BBM satu Harga di Desa Latu, Kecamatan
Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (2/10).
"Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dirjen Migas
terkait dengan hal tersebut. Anggota DPR RI yang turun dari surga sekalipun
dalam jangka waktu lima tahun belum tentu dia bisa mengunjungi 1.411 pulau yang
tersebar di Maluku ini. Tetapi prinsip saya sebagai anggota DPR RI, begitu
dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, kami telah berkomitmen untuk berdiri untuk
berdiri kepada semua kepentingan masyarakat. Dimana untuk 11 kabupaten/kota
yang ada di Maluku itu diperhatikan secara bersama, artinya kepedulian kita
terhadap daerah-daerah di Maluku itu sama tinggi dan sama rendah," kata
politis PDIP itu.
Mercy mengatakan, tidak ada perbedaan dalam konteks
pembangunan, sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan dia menegaskan
pihaknya telah siap bertarung habis-habisan untuk memperjuangkan apa yang
menjadi kepentingan masyarakat Maluku terutama untuk daerah 3T, yakni
Tertinggal, Terisolir dan Terbelakang. Sehingga setiap program pemerintah dalam
sekarang dicanangkan oleh Periden Joko Widodo.
"Kalau pada beberapa waktu yang lalu, dari
pusat-pusat pertumbuhanke wilayah pinggiran yang dimulai dari barat ke timur.
Dalam masa pemerintahan Jokowi, semuanya dibalik secara fundamental. Dari
wilayah pinggiran, perbatasan dan terisolir menuju ke pusat-pusat pertumbuhan.
Kedepan harapan kita tidak ada lagi wilayah 3T, semuanya harus menjadi
wilayah-wilayah pusat pertumbuhan, baik yang terdepan maupun di pusat-pusat
gugus," terang mantan anggota DPRD Maluku itu.
Berkaitan dengan peresmian badan penyalur program BBM
satu harga, mungkin masyarakat akan berfikir bahwa BBM ini sampai kepelosok
pedesaan pun akan sama harganya, sehingga perlu untuk diluruskan agar tidak
menjadi polemik dikemudian hari.
"Sebagai anggota DPR RI, kita sementara bertarung
habis-habisan, bahwa untuk wilayah-wilayah yang sulit untuk kemudian mendapat
perhatian serius dari pemerintah dan dari seluruh lembaga-lembaga negara,
termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyiapkan energinya, agar
masyarakat yang ada di wilayah pinggiran seperti di Maluku ini tidak terbebani
dengan biaya yang tinggi dari satu produk, misalnya seperti BBM, tetapi dengan
sumberdaya ekonomi kita rendah," tandasnya.
Menurutnya, kalau sudah begitu, maka ini tidak fer namanya. Dimana
wilayahdibagian barat nusantara itu memiliki pendapatan jauh lebih tinggi,
tetapi menanggung biaya produk yang harganya dibawah rata-rata sesuai ketentuan
negara.
"Ini yang sementara kita upayakan agar di Maluku
dan Maluku Utara, Papua dan NTT serta wilayah yang sulit, sehingga dengan
bertambahnya infrastruktur BBM seperti ini, masyarakat lebih gampang mengakses,
maka permainan spekulan BBM menjadi lebih kecil. Jadi kalau SPBU tambah banyak
di wilayah kabupaten di Maluku terus bertambah, maka ruang spekulan semakin
kecil untuk memainkan harga," jelas mantan Calon Bupati Kepulauan Aru.
Untuk tahun ini, kata Mercy, dari 54 titik penetapan
BBM satu harga, Maluku mendapatkan 3. Selain yang ada di SBB, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Aru.
Mercy berharap kedepan dari pihak terkait mungkin bisa
terus menambahkan infrastruktur BBM yang ada di Maluku.
"Harapan kita, dengan adanya infrastruktur BBM
seperti begini, itu meningkatkan perputaran ekonomi yang ada ditingkat loka.
Dengan adanya penambahan SPBU seperti ini juga bisa menyatukan masyarakat di
Maluku sehingga tali silaturahmi antar masyarakat semakin terbangun lebih kuat,
mengingat Maluku adalah daerah bekas konflik," tutur politisi perempuan
itu. (KT-SH)
0 komentar:
Post a Comment