• Headline News


    Friday, June 2, 2017

    Penataan MBD Masih Kacau Balau, Orno Dinilai Belum Layak Calon Gubernur Maluku

    Barnabas Orno ketika mendaftar di PDI Perjuangan sebagai Balon Gubernur
    Ambon, Kompastimur.com
    Pemuka masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) di Ambon, Herman Siamiloy, menyatakan keinginan Bupati Barnabas Nataniel Orno maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku 2018-2023 patut diapresiasi seluruh komponen masyarakat mengingat hal itu merupakan hak politik individual yang diakui Indonesia sebagai negara demokrasi dan kebanggaan selaku putra daerah setempat.

    Namun, dari sisi kapasitas, kualitas, dan rekam jejak penataan birokrasi dan etika perpolikan selama lebih dari tujuh tahun terakhir (2010-2017), Orno dinilai belum layak memimpin Maluku yang lebih rumit dan multidimensi ketimbang sekadar mengurus MBD yang lebih sempit cakupannya.

    “Selaku orang MBD di Ambon, saya mendukung langkah Abas (Barnabas Nataniel) Orno untuk mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku, karena itu hak politik yang bersangkutan, dan merupakan suatu kebanggaan karena untuk Pilgub Maluku ada putra MBD yang menyatakan ingin maju bertarung, tetapi bila mencermati kondisi pemerintahan dan pembangunan di MBD yang masih kacau balau dan sekarang entah kemana atau tidak jelas arah pembangunannya karena masyarakat disana semakin bingung dan resah seakan-akan MBD sudah di persimpangan jalan antara kemajuan dan keterpurukan panjang, secara pribadi saya menilai langkah Abas Orno itu tidak rasional, dan jujur saya mau bilang kalau Abas Orno belum layak memimpin Maluku yang skopnya jauh lebih besar dan lebih rumit persoalannya daripada urus MBD. Atur MBD saja tidak becus hingga saat ini, apalagi mau urus Maluku,” cibir Siamiloy dalam jumpa pers di Ambon, Jumat (2/6).   

    Dalam pendekatan etika sosial dan perpolitikkan Maluku, nilai Siamiloy, langkah Orno sangat tidak terpuji dan menimbulkan perasaan menggelitik di masyarakat Maluku di luar MBD.

    “Saya sendiri heran, baru-baru ini Abas Orno tampil sebagai motor utama deklarasi pembentukkan calon provinsi MBD di Lapangan Merdeka Ambon, tapi sekarang dia mau maju mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku. Hanya orang yang tidak beretika saja yang mau melakukan hal itu. Ini namanya politik pembodohan dan politik pembohongan. Mestinya dia berjuang terus untuk memperjuangkan terwujudnya deklarasi pembentukkan calon provinsi MBD, bukan malah maju mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku. Kasihan dan sangat memalukan karena miliaran rupiah uang rakyat akhirnya dikorbankan penguasa untuk kepentingan politik bargaining pribadi penguasa menuju Pilkada Maluku 2018,” beber Siamiloy.

    Siamiloy menyebutkan pemerintahan di MBD kini kehilangan arah, karena pemangku kepentingan lebih memikirkan isi perut daripada kesejahteraan masyarakat setempat. Sudah begitu dunia pendidikan di MBD porak-poranda karena penunjukkan, pengangkatan, dan pemutasian guru/tenaga kependidikan didasarkan pada balas jasa politik dan balas dendam politik. 

    “Meski MBD sangat kekurangan tenaga guru, tapi ada guru-guru yang diangkat sebagai Camat karena kedekatan dengan penguasa. Para Kepala Sekolah pun takut bersuara dan takut berimprovisasi dalam mengajar karena selalu diancam akan dimutasikan ke pulau-pulau yang tidak ada sinyal dan jaringan telekomunikasi berikut gaji dibayarkan sekali dalam tiga bulan tergantung cuaca disana. Pegawai dan pejabat pun dimanfaatkan penguasa untuk melawan saudara-saudara mereka yang selama ini berseberangan pandangan dengan penguasa. Jadi, pengangkatan pegawai, guru dan apapun yang terkait birokasi di MBD tidak berdasarkan kompetensi dan kecakapan (keahlian) figur tapi berdasarkan bagian dari tim sukses penguasa. Mana mungkin orang yang gagal mengurusi hal-hal kecil mau berambisi mengurusi urusan lebih besar. Istilahnya jadi Ketua RT saja tidak mampu, tapi mau berambisi menjadi lurah dan camat. Dimana moral dan etika pemimpin dimaksud,” kesal Siamiloy.

    Selain sektor pendidikan, urai Siamiloy, angka penduduk miskiN sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku menempatkan MBD sebagai wilayah dengan jumlah penduduk termiskin terbesar di bawah 10 kota/kabupaten lain di Maluku.

    “Baru-baru ini saya membaca hasil rilis Bappenas Tahun 2017 yang menyatakan MBD merupakan salah satu kabupaten dari 48 daerah di Indonesia yang tidak kebagian DAK fisik karena ketidakmampuan pemerintahannya mengimplementasikan program-program dan menjabarkan anggaran pemerintah pusat. Bayangkan sudah begitu parahnya MBD. Dan ini bukan lagi rahasia umum yang mesti ditutup-tutupi,’’ ucap Siamiloy. 

    Siamiloy menyatakan langkah politik Orno untuk mencalonkan diri sebagai Calgub Maluku merupakan ironi, kelucuan bahkan satire (ejekan pedas) di tengah penderitaan dan kesengsaraan masyarakat MBD yang masih sulit keluar dari kerawanan-kerawanan sosial, telekomunikasi, informasi, dan lainnya, akibat salah urus yang diurusi orang-orang yang tidak tepat selama 72 tahun Indonesia bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing.

    “Saya juga menganggap 20 anggota dewan di MBD sebagai wakil rakyat abal-abal karena takluk di bawah ketiak penguasa. Kalau ada anggota dewan yang datang ke masyarakat untuk menyonyialisasikan Peraturan Bupati, mungkin hanya ada di MBD. Kan nau-nau kalau dewan menempatkan diri sebagai underbouw dari bupati, bukankah eksekutif dan legislatif itu kedudukannya setara dan mitra. Masyarakat MBD yang lahir dan dibesarkan di Ambon sudah muak dengan politik pembodohan seperti ini. Masyarakat MBD di Ambon tidak gampang dibodohi, mereka sudah cerdas, mereka tidak mudah dihasut, dan mereka tahu bahwa semua ini hanya kepentingan politik sesaat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja mengorbankan saudara-saudara mereka di MBD hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok kepentingan,’’ kunci Siamiloy. (KT-ROS)

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Penataan MBD Masih Kacau Balau, Orno Dinilai Belum Layak Calon Gubernur Maluku Rating: 5 Reviewed By: Kompas Timur
    Scroll to Top