Komisi A dan C Soroti Tiga Masalah Pokok Dalam Rapat Saat Rapat Bersama Mitra

Piru, Kompastimur.com

Komisi A dan C DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu 31/5) menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra komisi pada sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi penyerapan realisasi anggaran pada masing-masing SKPD yang sampai saat ini belum berjalan secara optimal dan efisien.

Ketua Komisi C DPRD SBB Maaruf Tomia, S. Pd kepada Kompastimur. com usai Rapat tersebut mengatakan, dalam rapat tersebut ada tiga persoalan pokok terkait masalah anggaran yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten SBB melalui SKPD-SKPD yang hingga kini belum terealisasi secara efisien.

Ketiga masalah pokok itu terdiri dari Realisasi Anggaran Dana Desa, Penyerapan Anggaran APBD dan Aset Daerah.

Dimana, lanjutnya, sampai saat ini anggaran Dana Desa belum terealisasi karena dari 92 desa yang ada di Kabupaten SBB, baru 27 desa yang baru menyampaikan laporan akhir Tahun 2016. Sementara, 65 desa lainnya belum menyampaikan laporannya.

“Akibatnya sampai dengan triwulan pertama dan triwulan kedua, Dana Desa 2017 tidak akan dicairkan dan ini menjadi tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati untuk melihat persoalan ini. Jika anggaran Desa tersebut tidak dicairkan, maka akan dikembalikan ke Negara dan sangat berpontensi merugikan daerah,” katanya.

Dirinya pun menghimbau agar pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten SBB dapat melakukan pendampingan untuk penyelesaian laporan di desa-desa yang belum menyampaikan laporannya itu.

“Sebab, jika tidak dicairkan, maka bisa akan berdampak pada tahap kedua pun tidak akan dapat dicairkan karena belum dimasukkannya laporan akhir oleh 65 desa tersebut,” paparnya.

Olehnya itu, lanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus lebih profesional terhadap Kepala Desa. Dimana, semua Kepala Desa harus dibekali dengan pelatihan pengelolaan keuangan desa yang maksimal.

Bukan hanya Dana Desa, serapan anggaran APBD, untuk pendapatan baru terealisasi 23,71% saja, sementara untuk belanja 10,06% saja. Ini sangatlah jauh, apalagi saat ini sudah semester satu dan akan memasuki pertengahan tahun 2017 sehingga setiap SKPD harus lebih genjot lagi untuk memaksimalkan kerjanya.

“Waktu setengah tahun apa saja yang dibuat oleh para SKPD, dimaklumi mungkin ada dinamika birokrasi, pergantian SKPD yang mengalami dinamika ini yang mengHambat serapan APBD Tahun 2017 triwulan pertama, rata-rata setiap dinas yang realisinya serapan anggaran APBD hanya ada pada kisaran 5% hingga 12%, ini sangatlah lucu karena masuk setengah tahun baru 5% yang direalisasikan,” paparnya.

Selanjutnya, kata dia, persoalan aset daerah SBB dari tahun ke tahun hasil BPK masih Disclaimer. Salah satu penyebab Disclaimer adalah aset yang tidak tertata, yakni ada gedungnya tapi tidak ada sertifikatnya tanahnya, ada data mobil dinasnya tapi tidak ada data fisiknya.

“Bahkan dalam waktu dekat keuangan akan membentuk tim, karena plat nomornya ada, yang memakai namanya ada, namun bentuk fisiknya tidak ada, mungkin sudah berpindah tangan kepada yang lain" ungkapnya.

Tomia sarankan agar aset mobil yang sudah termakan usia lebih baik diputihkan saja agar tidak membebankan daerah.

“Ada yang mobilnya sampai 10 tahun lebih ini harus ada kebijakan untuk diputihkan agar tidak membebankan daerah karena tetap dianggarankan biaya perawatannya dan operasionalnya. Ini masalah krusial yakni aset daerah,” tandasnya.

Olehnya itu, Tomia berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk menekan dan mengontrol bawahannya agar terkait persoalan penyerapan anggaran seperti Dana desa, Penyerapan APBD, serta Aset Daerah yang sampai saat ini belum terealisasi secara maksimal, dapat menjadi prioritas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati serta para pimpinan SKPD di Bumi Saka Mese Nusa untuk dimaksimalkan lagi. (KT-MFS)