• Headline News


    Friday, November 25, 2016

    Komisi II Bakal Lakukan rapat Konsultasi Terkait Pelayanan PDAM

    Ambon, K
    Komisi II DPRD Kota Ambon akan melakukan rapat konsultasi internal terkait dengan dugaan adanya pungutan liar (Pungli) yang sengaja dilakukan oleh petugas di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. 

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Ahmad Ohorella di Balai Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon, Kamis (24/11).

    Menurutnya, terkait dengan berbagai masalah yang ada di PDAM itu, pihaknya meminta agar pimpinan di PDAM secepatnya harus melakukan perbaikan baik itu soal pelayanan pada pelanggan, maupun meteran-meteran air yang sering menjadi masalah itu harus dilakukan pembenahan.

    “Untuk persoalan Pungutan liar yang saat ini menjadi informasi hangat itu, saya kira sekarang ini Pemerintah sedang membentuk Sapu Bersih (Saber) Pungli, dimana itu melibatkan pihak Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Saber Pungli itu wajib melakukan pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap bulan, dan itu dilakukan melalui Inspektorat Kota Ambon. Jika memang benar ada yang sengaja melakukan Pungli di PDAM, maka saya kira harus diberantaskan agar tidak meresahklan masyarakat Korta Ambon,” ujar Ohorella.

    Ketua DPC Partai Hanura Kota Ambon itu mengatakan, contoh kasus yang terjadi terkait dengan pemasangan meteran baru oleh warga Jota Ambon, yang mana pembayarannya itu sampai pada angka-angka yang tidak rasional, begitu pula dengan proses penagihan rekening air, itu pun juga tidak rasional karena melebihi kubikasi air yang dipakai, namun pembayarannya tinggi melebihi pemakaiannya.

    Menurutnya, itu juga harus diperhatikan oleh PDAM, supaya kemudian tidak memberatkan masyarakat terutama pada pelanggan PDAM, sehingga ini tidak menimbulkan keresahan dari masyarakat. 

    “Terkait hal itu, maka saya selaku wakil pimpinan komisi II meminta agar mengevaluasi kinerja seluruh jajaran yang ada pada perusaan Air Minum tersebut, karena ini menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

    Hal tersebut, kata Ohorella, dalam waktu dekat akan diperhatikan oleh Komisi II, karena masyarakat juga sudah mulai resah. Ada laporan-laporan yang sifatnya institusi lansung ke Komisi dan juga ada laporan-laporan yang sifatnya persoalan. “Dan karena itu, sehingga Komisi akan memantau terus terkait dengan pelayanannya kepada masyarakat, karena yang paling meresahkan itu soal besaran-besaran anggaran pemasangan langganan Air yang meningkat hingga jutaan rupiah. Hal ini juga harus diperhatikan pimpinan PDAM,” tandasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi II, M. Asmin Matdoan yang dikonfirmasi wartawan juga menegaskan terkait dengan penagihan meteran, PDAM Kota Ambon itu harus selektif sehingga tidak membuat resah masyarakat yang notabenenya adalah pelanggan PDAM.

    “PDAM harus selektif dalam melakukan penagihan meteran, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Penagihannya juga harus berbasis pada meteran, sehingga jangan ada indikasi Pungli di PDAM. Soal pelayanan juga harus dapat diperhatikan secara baik, karena banyak tempat terjadi masalah pada saluran air, dan itu harus segera diperbaiki agar tidak ada penilaian negatif terhadap PDAM,” tegasnya.

    Asmin mengatakan, pihaknya sementara sedang dalam rangka penataan lembaga PDAM agar lebih baik. Dan karena itu supaya semua hal yang berkaitan dengan pelayanan dan lain sebagainya itu dapat ditertibkan, dan jika ada indikasi pungli dengan melakukan penagihan yang tidak berbasis pada meteran harus didalami agar tidak menjadi soal bagi masyarakat. 

    Karena PDAM ini adalah institusi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di Kota Ambon.

    Menyinggung soal sikap tegas Komisi dalam melihat persoalan ini, Sekretaris DPW PKB itu mengatakan ketegasan itu akan diambil oleh komisi, tetapi sebelumnya harus dilaporkan kepada pimpinan komisi, dan setelah itu dikonsultasikan untuk kemudian ditetapkan apakah akan dilanjutkan dengan turun lapangan.


    “Menurut saya, itu sangat penting untuk diperhatikan oleh Komisi, karena itu menyangkut dengan hajat hidup banyak orang yang ada di Kota Ambon. Untuk turun lapangan, itu dikembalikan kepada komisi, baru setelah itu dilakukan konsultasi dan kemudian direkomendasikan untuk kemudian seperti apa,” tandasnya. (KT-SH)

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Komisi II Bakal Lakukan rapat Konsultasi Terkait Pelayanan PDAM Rating: 5 Reviewed By: Kompas Timur
    Scroll to Top