Ambon,
KT
Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku,
Sudarmo mengatakan setelah dirinya meneliti secara benar laporan realisasi
anggaran milik Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku, rupanya tidak
tercantum sama sekali terkait grand desain pengelolaan pertambangan di Maluku.
Padahal, Provinsi Maluku kian tersohor
namanya dengan potensi pertambangan yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan
masyarakat Maluku secara khusus dan Indonesia secara luas.
"Di dalam Dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Perubahan tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan soal
pemanfaatan atau pengelolaan potensi pertambangan di Maluku," ujar Sudarmo
dalam rapat bersama dengan mitra.
Dia meminta agar hal ini menjadi catatan
serius pemerintah khususnya Dinas ESDM Maluku untuk bisa menciptakan grand
desain pengelolaan pertambangan di Maluku yang efektif dan efisien serta bisa
membantu mensejahterakan masyarakat.
Politisi PKS ini berpendapat, Dokumen KUA
ini tidak ditelaah secara baik oleh pemerintah daerah dari segi instansi teknis
yang menangani masalah tersebut sehingga pola pengembangan dan pemanfaatan
potensi pertambangan di Maluku tidak diakomodir dalam kebijakan yang ada.
"Bagaimana kita bicara bangun
Maluku sementara eksekutif saja tidak menyiapkan hal tersebut, ini perlu
dikritisi sehingga kepentingan dalam rangka mensejahterakan masyarakat
benar-benar dikawal secara serius," katanya.
Masalah pertambangan saat ini bukan
menjadi masalah yang disembunyikan, dan di Maluku potensi tersebut terbuka
lebar dengan adanya pertambangan di Gunung Botak Kabupaten Buru dan Romang
Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), bahkan menurut hasil kajian ada 25 cekungan
migas yang belum dioperasikan.
"Sebenarnya ini menjadi target kita
dalam rangka pengelolaan demi kesejahteraan masyarakat kita, bukan kita diam
dibalik meja dengan potensi sekian banyak ini," tandasnya. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment