Sejumlah Pejabat Pemda SBT Dituding Hamburkan Uang Rakyat di Festival Meti Kei

SBT, KT

Sejumlah pejabat teras di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Timur (sbt) dan beberapa anggota DPRD SBT dituding telah menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk menghadiri Festival Mei Kei Tahun 2016 di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang dinilai tak memberi dampak positif apa-apa bagi masyarakat di Kabupaten yang kini di pimpin Bupati Mukti Keliobas itu.

Tudingan itu dilontarkan salah satu aktivis muda Kabupaten SBT, Siti Juleha kepada Kompas Timur, Jumat (21/10).

Menurut Juleha, para pejabat Pemkab SBT dan DPRD setempat tidak semestinya menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa memberikan dampaki yang positif bagi daerah ini. Sebab, keberangkatan mereka untuk mengikuti kegiatan itu tentu dengan menggunakan SPPD yang notabenennya adalah uang rakyat yang semestinya digunakan untuk memberikan dampak bagi kemajuan daerah ini kedepan.

“Inikan namanya pemborosan anggaran. Karena kami menduga keberangkatan para pejabat dan beberapa anggota DPRD kesana sudah pasti menggunakan SPPD yang ansihnya uang rakyat," kata Juleha

Menurut Juleha, ketimbang menghadiri Festival Meti Kei, baiknya Pemkab SBT maupun para anggota DPRD SBT sebaiknya konsen untuk melihat berbagai persoalaan di daerah yang sampai saat ini belum dituntaskan, seperti pembahasan APBDP.

“Belum lagi, keberangkatan para pejabat ini sudah pasti membuat pelayanan publik di daerah ini terbengkalai,” paparnya.

Juleha mempertayakan, maksud keberangkatan para pejabat Pemkab Bursel untuk menghadiri kegiatan tersebut, apakah akan memberikan dampak positif bagi daerah ini kedepannya. Sebab, hanya untuk berangkat mengikuti kegiatan itu, berbagai kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Bursel pun dibuat terganggu.

“Dampaknya buat daerah ini apa sih sehingga para pejabat dan anggota DPRD berangkat ke sana. Padahal semestinya mereka harus konsen pada APBDP,"kesalnya.

Perlu di ketahui bahwa Festival Meti Kei 2016 merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat di wilayah Kabupaten Malra yang terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat sehingga tidak terkikis oleh waktu dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. (KT-FS)