• Headline News


    Monday, October 17, 2016

    Ratusan Guru Honor Serbu DPRD Kota Ambon

    Ambon, KT
    Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Senin (17/10) di serbu oleh ratusan tenaga guru honor yang menyambangi kantor tersebut.
    Ratusan pahlawan tanpa tanda jasa itu datang ke kantor para wakil rakyat itu guna meminta DPRD memediasi tuntutan ratusan tenaga honor kategori II (K-2) di lingkup Pemkot Ambon agar diangkat menjadi tenaga honorer yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

    Langkah ini mereka tempuh lantaran belum mendapatkan respon balik berupa keputusan dari Pemerintah Kota Ambon menyangkut dengan tuntuan mereka yang telah disampaikan pada beberapa lalu.

    Ratusan tenaga honor K-2 tersebut lansung diterima oleh pimpinan serta anggota Komisi II DPRD Kota Ambon. Setelah disambut, Komisi II lansung mengadakan rapat bersama tenaga honor K-2 untuk mendengarkan secara lansung masalah dan keluhan dari pada tenaga honor K-2 tersebut.

    Dalam rapat, Elvira Talasula yang mewakili seluruh tenaga honorer menyampaikan, pihaknya
    telah mendatangi Kantor Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kota Ambon untuk meminta statusnya itu naik dan gajinya dibayar melalui APBD Kota Ambon.

    “Yang kami sesalkan adalah, kami tenaga honorer yang jumlahnya 534 orang telah mengabdi selama 10 tahun lebih pada masaing-masing sekolah di Kota Ambon, sejak rata-rata dari kita itu belum menikah hingga dengan saat ini sudah mempunyai 2-3 anak, namun belum juga mendapatkan kepastian atas status kami, sementara sampai dengan saat ini kami masih menanti masa depan kami, namun tidak ada sedikitpun perhatian yang diberikan pemerintah Kota Ambon kepada kami,” ujar Elvira dengan nada menangis.

    Elvira yang mewakili segenap tenaga honor dalam kesempatan tersebut berharap aspirasi yang disampaikannya itu dapat menjadi perhatian bagi anggota DPRD selaku refresentatif dari masyarakat untuk ikut menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah Kota Ambon agar hak mereka itu dapat termediasi secara baik.

    “Kita adalah pendidik bukan baru 2-3 bulan mengabdi, tetapi 10 tahun lebih mengabdi sebagai guru honorer itu cukup menjadi pengalaman bagi kami. Diluar daerah banyak yang melakukan demo menuntut hak yang sama, namun kita di Ambon sudah cukup sabar, mungkin ini jawaban Tuhan yang harus kita patuhi. Dan hari ini kami berupaya untuk bisa mendatangi Kantor DPRD untuk menyampaikan maksud kami secara baik-baik,” katanya

    Tambahnya, kami minta dari bapak-bapak anggota DPRD untuk tolong menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah Kota Ambon agar nasib kami sebagai tenaga Honorer itu diperhatikan. Bila perlu diangkat sebagai PNS. Karena yang baru mengabdi beberapa bulan saja sudah diangkat menjadi tenaga kontrak, sementara yang sudah mengabdi 10 tahun lebih tidak diakomodir sama sekali oleh pemerintah Kota Ambon. 

    “Ada dari kami yang mengabdi sebagai tenaga honor dari masih muda sampai sudah tua dan mempunyai anak cucu sementara sampai dengan saat ini hanya mengandalkan gaji Rp 500.000 per bulan, bahkan juga ada yang tidak dibayar, dan hanya karena kasihan baru pihak sekolah berinisiatif untuk membayar. Jadi kami kami minta dari Anggota DPRD untuk tolong perhatikan nasib kami saat ini,” pintanya. 

    Setelah mendengarkan keluhan dari para guru honorer tersebut, DPRD Kota Ambon berinisiatif mengagendakan rapat bersama dengan pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini BKD serta Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan terus memperjuangkan ini karena kebetulan Komisi II adalah mitra dari BKD dan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Mungkin basok (Selasa-red) kita akan bicarakan ini bersama dengan mitra. Sebab mau dibawa kemana ini 534 orang tenaga honor tersebut, sehingga harus jelas statusnya. Kalau pusat tidak mau mengangkatnya, minimal ada kebijakan daerah untuk mengakomodir mereka, itu yang harus difikirkan,” ujar Koordinator Komisi II DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono.

    Dikatakan, Pemerintah itu wajib hukumnya melihat persoalan yang ada pada rakyatnya, sehingga jika ada persoalan demikian haruslah tanggap dalam mencari solusi. Jika pemerintah pusat tidak bisa mengakomodir ini, minimal ada kebijakan daerah dalam mengamankan persoalan tersebut. 

    “Mereka adalah sebagian dari rakyat. Dan karena itu, maka pemerintah harus melihat itu secara baik. Guna apa pembangunan itu maju, namun rakyatnya tidak sejahtera. Dan karena itu, kami akan mencoba berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten yakni dengan BKD, Dinas Pendidikan dan juga dengan Dinas kesehatan baru disitu akan ada keputusan,” pungkasnya. (KT-SH)

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Ratusan Guru Honor Serbu DPRD Kota Ambon Rating: 5 Reviewed By: Kompas timur
    Scroll to Top