Puluhan Kepsek Ambon Sambangi DPRD Soal Pemerataan Guru

(Ilustrasi)

Ambon, KT

Puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) di Kota Ambon memutuskan untuk mendatangi Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (26/10 untuk menyalurkan aspirasinya terkait belum maksimalnya pemerataan guru di Kota Ambon.

Komisi II DPRD Kota Ambon yang diketuai oleh Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw didampingi sejumlah anggota komisi dan Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono selaku Koordinator Komisi II.

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala sekolah pada tingkatan SMP di Kota Ambon langsung menyalurkan aspirasinya. Kepsek SMP Negeri 8 Ambon, Pieter Wattimena menjelaskan hingga kini belum ada proses pemerataan guru di Kota Ambon.

"Khusus kami di Kecamatan Leitimur Selatan pada SMP 8 Ambon hingga kini masih kekurangan. Bayangkan saja dengan totalan siswa sebanyak 230 orang hanya dilayani oleh 27 Guru," ujar Wattimena.

Kendati demikian, 27 guru dengan rincian 20 Guru berstatus PNS, 5 orang berstatus honorer dan 1 merupakan pindahan masih dirasakan kurang. Kekurangan terjadi lantaran dua mata pelajaran, sebut saja Pendidikan Agama Kristen, Mulok, Bahasa Indonesia dan Inggris masih kurang sehingga butuh penambahan.

Dijelaskan, sudah dua tahun pihaknya melakukan penyuratan ke pemerintah kota, namun belum ada respon sehingga pihaknya berkebijakan untuk mengambil salah satu pengajar dari salah satu Universitas Kristen di Kota Ambon untuk mengajar di sekolah tersebut.

Lain halnya dengan mata pelajaran muatan lokal (milok) yang seharusnya mengajarkan siswa untuk lebih kreatif dalam mengolah hasil alam, namun sampai saat ini, pihak sekolah masih menggunakan tenaga masyarakat sekitar untuk mengajarkan pelajaran ketrampilan kepada siswa.

Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi II L.L Upulatu Nikijuluw sontak kaget, karena menurutnya mayoritas penduduk disana adalah beragama Kristen Protestan, namun untuk mendapatkan pendidikannya saja susah lantaran tidak ada Guru untuk mengajar ratusan siswa di sekolah tersebut.

"Kedepan, kita akan prioritas hal ini sehingga kesenjangan di pihak pemerintah tidaklah terjadi lagi," tandas Upulatu. (KT-HT)