DPR Papua Temukan Kejanggalan Proyek Ratusan Miliar di Merauke

Jayapura, KT

Tim monitoring Komisi IV DPR Papua, komisi yang membidangi infrastruktur melakukan pemantauan sejumlah proyek di wilayah Selatan Papua menemukan kejanggalan pengerjaan tiga proyek di Kabupaten Merauke. Jika ditotal, anggaran untuk tiga proyek itu mencapai ratusan miliar.

Stefanus Kasiepo yang melakukan monitoring di wilayah itu bersama rekannya, Christ Lisamasu mengatakan, di Merauke pihaknya meninjau sejumlah proyek infrastruktur di tiga lokasi. Namun ada kejanggalan dalam proyek itu.

Salah satu proyek yang dianggap janggal yakni rehabilitasi jaringan daerah rawah di Wasser-Nasem yang dikerjakan PT. Bintang Kulijang Jaya dan PT. Citra Mulia Pasifik dengan anggaran senilai Rp17, 577 miliar lebih dengan volume pekerjaan 17.391,33 meter kubik. Namun seiring waktu ada revisi anggaran. Nilai kontraknya turun menjadi sehingga nilai kontraknya Rp15, 513 miliar dengan volume pekerjaan 572.000 meter persegi dengan saluran sebanyak 36.

"Ini direncanakan untuk mengairi sawah. Tapi temuan kami, tak ada sawah di daerah itu. Pemerintah beralasan tahun depan baru sawahnya dibuat. Inikan janggal. Tak masuk akal. Harusnya sawah ada dulu baru dibangun pengairan," kata Stefanus Kaisiepo, Kamis (27/10/2016) petang.

Selain proyek tersebut tim monitoring Komisi IV DPR Papua juga menemukan kejanggalan proyek peningkatan jalan batas kota, Humbe ke Bian, Distrik Malind senilai Rp86,667 miliar lebih dengan jarak 25,6 kilometer. Proyek itu harusnya rampung dalam dalam tiga tahun. Namun hingga kini, jalan yang dikerjakan baru 15,6 kilometer.

"Nah yang sisa 10 kilometer ini tidak. Ini yang belum selesai rutenya ke batas kota-Kali Bian di dermaga penyeberangan ke Distrik Okaba. Perencanaan pekerjaan ini hanya sepanjang 4,7 kilometer yang menggunakan kerangka besi. Bagaimana perencanaannya ini?" ucapnya.

Kata Stef, pihaknya juga menemukan kejanggalan dalam pengaspalan jalan di Kubrik, Distrik Jagerab Erambu senilai Rp23,298 miliar yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016. Pengerjaan proyek itu dinilai tak sesuai volume pekerjaan. Pengaspalan tak dilakukan sepanjangan jalan yang dikerjakan.

"Pengaspalannya terputus-putus. Misalnya diaspal sepanjang 1 kilometer. Jalan sepanjang 1 kilometer berikutnya tidak diaspal. Setelah itu diaspal lagi. Begitu seterunya. Memang pekerjaannya sesuai volume. Tapi kenapa harus putus-putus. Kenapa tidak diaspal sekalian hingga mencapai volume yang ditentukan," katanya.

Melihat kondisi itu, politisi Partai Hanura tersebut menilai, perencanaan pembangunan infrastruktur di Papua asal-asalannya. Kedepan, DPR Papua akan lebih teliti melihat pekerjaan yang direncanakan SKPD.

"Hanya saja kendala kami selama ini eksekutif selalu terlambat menyerahkan KUA PPAS kepada DPR Papua. Akibatnya kami tak bisa maksimal mempelajari program yang diajukan pemerintah sebelum pembahasan APBD Induk," imbuhnya,

Terpisah, anggota Komisi IV DPR Papua, Yarius Balingga mengatakan, komisinya membentuk tim monitoring ke beberapa wilayah untuk memantau sejumlah proyek.

"Apalagi sejak 2014-2016 ada pekerjaan multy years. Tak hanya jalan. Juga ada jembatan dan beberapa lainnya," kata Balingga.

Menurutnya, tim Komisi IV DPR Papua ada yang berangkat ke wilayah Pegunungan Tengah, wilayah selatan Papua dan wilayah pesisir. (TJ)