Oleh : Safi Onoly, S. Pd
Ketua PC GP Ansor Bursel
Pergeseran paradigma politik seperti ini melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Resikonya, politisi instan mereka pilih. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya.
Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada?.
Sudah barang tentu, keistimewaan petahana karena sedang mengendalikan kekuasaan. Jabatan yang diemban itu menjadi nilai lebih dalam politik. Ketika petahana maju di Pilkada, maka peluang menang terbuka. Berbagai hal yang menunjang itu. Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan.
Instrumen yang dipakai adalah intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyelewenangan wewenang (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural lalu tidak mendukung kepentingan petahana, akan diberikan sanksi.
Lihat saja, non job pejabat begitu tinggi angka disaat momentum Pilkada. Meski menjadi hal lumrah dalam karir birokrasi. Tapi, pada sisi dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrat. Akhirnya tercemarlah urusan rolling pejabat, bukan lagi pada etos kerja, kelayakan dan kepantasan, melainkan pada like and dislike.
Pengarunhya merusak pertumbuhan demokrasi. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. sudah seperti sistem balas dendam yang dipertahankan. Tiap momen Pilkada, model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berbeda. Kadang masih prematur, tidak layak suatu jabatan dijabat birokrat tertentu. Namun karena perintah pimpinan, pemaksaan kehendak dan pembegalan aturan dilakukan. Yang belum layak secara kepangkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang dituju. Politik dan area birokrasi menjadi campur- baur. Sungguh memprihatinkan.
Dari sinilah kekuatan petahana berasal. Konsekuensi logis dari praktek- praktek ‘bar-bar’ semacam itu, membuat petahana gampang menang. Seolah-olah petahana sudah punya saldo suara, dengan mengandalkan kekuatan ASN. Mulai dari Asisten, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa bahkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama yang mendapatkan insentif untuk kemenangan sang petahana.
Makanya, tidak perlu terkejut jika nanti petahana menang lagi. Kekuatan potensial yang sering pula dimainkan petahana ialah mempolitisasi kebijakan pemerintah demi kepentingannya. Kapitalisasi kebijakan agar petahana menang.
Kusus di Provinsi Maluku Pak Muras Ismail Membalikkan Fakta itu dengan mengalahkan petahana Pak Said Assagaf
Ruas jalan atau pintu masuk yang dilakukan petahana untuk mengutak-atik program nasional dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan pemerintah, dikapling menjadi seperti bantuan perorangan. Para penerima bantuan pun dibisiki pilihan, sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka terima maka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah memilih petahana. Pengelolaan logistik kampanye pun cukup mudah dilakukan, simpul komunikasi massa juga mudah dikendalikan. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dikanalisasi melalui bantuan dana hibah. Para Imam, Pendeta atau pemuda agama lainnya diberikan santunan (insentif) dengan alasan uang operasional. Modus operandinya seperti itu adanya. Kemenangan petahana memang bergantu instrument birokrasi.
Para Camat dan Kepala Desa bahkan Ribuan Pegawai Tidah Tetap (PTT) diberi target politik. Ketika tidak mecapai itu, maka akan diberikan sanksi. Diturunkan dari jabatan atau dipecat. Inilah riskannya wilayah birokrasi dipermainkan petahana.
Dampak lain yang muncul yaitu pelayanan publik terganggu para pimpinan organisasi perangkat daerah hanya fokus pada bagaimana cara memenangkan sang petahana. Jelang Pilkada 2020 di Buru Selatan pun hal itu akan dilakukan. Begitu pun bisa direkayasa melalui bantuan transportasi murah dan bahkan gratis saat mudik, tentu tak lepas dari curi start kampanye.
Kondisi itulah yang mengharuskan penyelenggara Pemilu harus bekerja ekstra. Bawaslu sampai jajaran paling bawah yakni Panwas dan PPL jangan diam. Tidak boleh mentorerir praktek-praktek yang sudah melahirkan dugaan merugikan publik. silahkan ditindak tegas. Bila perlu potensi dan energi Badan Pengawas Pemilu difokuskan pada pergerakan petahana. Melalui jurus mabuk mengintervensi birokrasi para petahana secara elektoral akan lebih tinggi dan diuntungkan ketimbang non petahana. Sebagai pembelajaran juga, bahwa non petahana perlu mewaspadai segala kebijakan-kebijakan kejutan yang diambil petahana.
Perlu bersama masyarakat untuk sama-sama memproteksi kebijakan pemerintah. Jangan dikait-kaitkan kebijakan publik dengan urusan kampanye politik sebagai calon Kepala Daerah. Ketika ruang itu dalam dikontrol melalui pengawasan yang ketat, maka potensi kecurangan dalam Pilkada dapat diredup. Sekecil-kecilnya akan menurun bobot deviasi Pemilu. Partisipasi publik tetap terus kita dorong dengan prinsip transparansi. Jangan ikut skema permainan petahana dalam Pilkada, karena selain membahayakan, cara demikian merusak nilai demokrasi kita. Biarkan masyarakat memilih dengan tanpa adanya intimidasi, bujukan atau intervensi apapun.
Jika masyarakat diberi peluang memilih dengan pilihan sadar, insya Allah demokrasi kita akan lebih baik. Harus ada progress dari tahun ke tahun Pilkada dilaksanakan. Dalam segmentasi politik elektoral, tentu petanaha punya beberapa keunggulan. Atas keunggulan itu, menjadi modal petahana untuk lebih mudah meraih kemenangan. Paling tidak, prestasi atau kerja kerakyatan yang populis dari petahana menjadi magnet, investasi politik dan kekuatan dahsyat bagi dirinya terpilih kembali.
Angin segar petanaha, ketika kerja petahana baik, maka logika politiknya membenarkan ia tak perlu khawatir. Pasti menang dan tidak perlu mengambil jalan menghalalkan segala cara dengan money politik. Yang perlu diunggulkan petahana adalah karya nyata yang telah dilakukannya. (Rls)
0 komentar:
Post a Comment