Kasus Dugaan Suap DPRD SBB, Jainal Minta Payapo Harus Diperiksa

SBB, Kompastimur.com

Kasus dugaan suap terhadap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang kini penanganannya mulai molor sudah menjadi perhatian seluruh pihak termasuk Penyuluh Anti Korupsi La Ode Jainal S,Hi.

Dimana menurut Jainal, Kasus dugaan suap anggota DPRD SBB tersebut tetap dan harus di proses sesuai hukum yang berlaku.

“Harus tetap di usut tidak ada yang perlu di ragukan. Saya selaku Penyuluh Anti Korupsi mengharapkan Bupati SBB, M Yasin Payapo harus segera di periksa sesuai prosedural yang ada,” tegas Jainal saat dihubuungi media ini, Rabu (18/09/19).

Selain itu, dirinya meminta agar pihak kepolisisan dalam hal ini Polres SBB dapat serius dalam menangani kasus tersebut karena sudah menjadi wacana ramai di masyarakat kabupaten setempat.

“Saya meminta agar Polres SBB serius, sebab kasus dugaan suap anggota DPRD SBB sudah menjadi perhatian publik, jadi prinsipnya sudah menjadi perhatiam serius dan sudah terpublikasi. Saya merasa Polres SBB lambat dalam menangani kasus ini,” ujarnya.

Dikatakan, jika nanti dalam pemeriksaan dan mendapati kebenaran bahwa Bupati SBB tidak terbukti, maka pihak Bupati juga bisa melaporkan balik karena telah terjadi pencemaran nama baik dan harus di proses pula.

“Karena sesuai dengan pasal 317 (1) barang siapa dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis atau tidak ditulis tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” jelasnya.

Lajutnya, seperti video yang beredar di paripurna kata akhir fraksi Golkar, Hendrik Seriholo telah pengembalian uang dan uang tersebut diduga diberikan atas arahan Bupati SBB M. Yasin Payapo untuk menyuap anggota DPRD, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2018, yang diduga banyak bermasalah dapat berjalan dengan mulus.

“Dalam kasus ini bisa saja saya beramsumsi bukan hanya Hendrik Seriholo saja yang menerima suap, bahkan bisa jadi masih ada lagi oknum-oknum yang lainnya pula. Dan andaikan memang perlu bukti, semestinya Polres SBB jelih dalam hal ini, kan ada soft copy rekaman percakapan pada sidang paripurna tersebut,” paparnya.

Bahkan, tambahnya, dalam video tersebut, tidak hanya mengembalikan uang, Hendrik Seriholo dengan tegas menyatakan bahwa Fraksi Golkar menolak Laporan Pertanggung Jawaban APBD SBB 2018 yang ditetapkan menjadi Perda. (KT/RED)