Masalah Aset Jadi Biang Kerok Bursel Selalu Disclaimer

Namrole, Kompastimur.com

Masalah aset daerah yang tidak terdata secara baik maupun berbagai masalah lain terkait asset daerah telah menjadi salah satu biang kerok, Kabupate Buru Selatan (Bursel) dibawa pemerintahan Bupati Tagop Sudarsono Soulissa masih belum mampu keluar dari predikat Disclaimer yang diberikan oleh BPK Perwakilan Maluku selama ini.

Hal itu diakui oleh Penjabat Sekda Kabupaten Bursel, AM Laitupa kepada wartawan diselah-selah apel kendaraan roda dua dan roda empat di halaman Kantor Bupati Bursel untuk diperiksa langsung oleh BPK.

“Karena menurut kami pemerintah daerah, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak bisa keluar dari Diaclamer selama ini, akibat daripada aset kita yan belum tercatat secara baik," kata Laitupa.

"Karena menurut kami pemerintah daerah, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak bisa keluar dari diaclamer selama ini, akibat daripada aset kita yan belum tercatat secara baik," ungkap Laitupa.

Padahal, lanjut Laitupa, pihaknya selama ini telah melakukan pengumpulan terhadap asset-aset daerah, namun belumlah efektif.

"Banyak (pemakai kendaraan) yang tidak mematuhi panggilan dan ketentuan. Maka melalui pemeriksaan ini kita menggunakan BPK, kita melakaanakan apel kendaraan dinas Kabupaten Bursel mulai dari tahun 2009-2018," jelas Laitupa.

Terhadap kendaraan aset daera yang rusak dan berada di bengkel, kata Laitupa, tim pemeriksa aset akan turun melihat dan mengeceknya secara langsung, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

Laitupa pun menambahkan, bagi kendaraan yang masih berplat nomor putih dan tidak memiliki plat nomor, namun merupakan aset daerah akan tetap dicatat dalam aset daerah.

"Kalau barangnya hilang, akan kita mintai keterangan, kita akan minta keterangan polisi untuk membuktikannya," ujar Laitupa.

Ditegaskan, bagi kendaraan yang administrasinya tidak lengkap ataupun yang lengkap akan ditahan hingga selesai pengurusan.

Ia pun membeberkan bahwa ada kendaraan pejabat atau staf yang harusnya berada di SKPD tertentu, namun ketika pejabat atau staf itu dimutasi ke SKPD lain, ternyata kendaraan SKPD awal turut dibawa ke SKPD tempatnya dimutasikan.

Olehnya itu, melalui apel kendaraan ini, maka setiap kendaraan yang merupakan asset daerah haruslah dikembalikan ke SKPD masing-masing.

Sementara terhadap aset daerah yang berada di luar daerah, tegas Laitupa, akan ditarik. Dan apabila pemakai kendaraan tidak mau mengembalikan, maka pihaknya akan meminta aparat kepolisian untuk mengambilnya secara paksa.

Pantauan media ini di halaman Kantor Bupati, pemeriksaan barang oleh Tim BPK Maluku dibantu oleh staf Keuangan dan Aset Daerah, berlagsung dari pagi hingga siang hari.

Dimana, terlihat ratusan kendaraan roda dua yang tidak lengkap administrasi maupun yang lengkap diapelkan di halaman Kantor Bupati. (KT-06)