Tomagola : Referensi Samson dan Yanto Membingungkan Masyarakat Adat SBB

Ambon, Kompastimur.com

Kemelut Ranperda negeri untuk ditetapkan menjadi perda negeri yang merupakan produk DPRD Seram Bagian Barat (SBB) menjadi sebuah permasalahan serius yang sungguh perlu kembali dikaji serta direvisi kembali oleh Badan Legislasi DPRD SBB karena dinilai sangatlah tidak normatif dan hanya sepihak tanpa melibatkan lembaga adat tiga batang air.

Diketahui, Banleg juga tidak melakukan kajian kajian serta uji petik berdasarkan kajian fakta dilapangan terhadap negeri adat yang ada di SBB.

Dengan adanya tanggapan dari berbagai anak negeri yang menyikapi permasalahan Ranperda negeri baik secara positif maupun negatif dari berbagai refrensi yang ada, ini tentunya harus lebih jelih melihat kinerja Banleg dalam menggodok Ranperda negeri untuk menjadi Perda Negeri yang saat ini dinantikan oleh masyarakat adat negeri di Bumi Saka Mese Nusa.

Dua anak negeri yang menanggapi persoalan ranperda negeri yakni Samson Atapary dan Yanto Lemosol namun tanggapan mereka ditepis oleh Ajid Tomagola yang merupakan tokoh anak negeri Manipa yang menilai refrensi mereka berdua hanya membingunkan saja.

Hal ini disampaikan Ajid Tomagola Kepada Kompastimur.com di Ambon Selasa (14/8).

Dikatakannya, semestinya Samson dan Yanto tidak serta merta mengangkat bicara dengan berbagai refrensi yang membingunkan khalayak masyarakat negeri adat yang ada diBumi Saka Mese Nusa soal ranperda negeri yang akan ditetapkan menjadi Perda Negeri yang merupakan produk inisiatif DPRD SBB.

"Mustinya Samson sendiri memahami sungguh terkait dengan penyalagunaan kewenangan soal suatu Ranperda jauh sebelum dilahirkan menjadi sebuah perda negeri, semestinya sudah ada referensi yang baku apalagi menyangkut Perda Adat dimana melahirkan PERDA suatu Negeri Adat," ungkap Tomagola.

Tomagola menambahkan Samson sungguh memahami tentang adat, dimana norma tersebut melahirkan Negeri Adat, selain itu Lembaga DPRD SBB, harus jujur memaknai Inisiatif Ranperda untuk dijadikan Perda di maksud itu,

" Kalau ini Ranperda untuk menjadi sebuah produk perda negeri dari inisiatif DPRD SBB tidak mungkin ada pihak ketiga yang berada didalam penggodokan Ranperda menjadi perda negeri yakni Payung Teduh," pungkas Tomagola.

Olehnya itu, Tomagola menduga besar bahwa ini sesuatu yang sangat tidak mungkin hal ini untuk di lakukan,Tomagola pun meminta pemerintah daerah dalam hal ini EKSEKUTIF dan LEGISLATIF untuk tidak seenak saja mengesahkan Ranperda menjadi Perda Negeri yang dimaksud.

" Agar dengan tidak membuat hal - hal yang merugikan masyarakat adat, kita sangat menghargai sungguh persaudaraan yang kita sudah jaga dan bina selama ini, tapi dengan tidak mendudukan adat asal- asalan," imbuh Tomagola.

Tomagola lebih lanjut meminta jika Samson dan Yanto punya referensi agar bisa duduk dan membicarakan bersama.

“Jika mereka punya referensi, mari ketemu kita dan bahas bersama - sama, jangan asal tunjukkan referensi yang tidak benar dengan memakai slogan - slogan tertentu untuk mengabaikan hak hak adat yang sudah sekian lamanya ada dan terjaga dengan baik sampai dengan saat ini" ajak Tomagola. (KT-MFS)