Diduga Menyunat ADD, Masyarakat Minta Plt. Kepala Desa Labobar Segera di Audit

(Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Labobar, Jonson Waatwaan)

Wuarlabobar, Maluku - Kompastimur.com

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Labobar, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Jonson Waatwaan diduga menyunat Aggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2017. Dugaan tersebut berdasar minimnya infrastruktur desa dan sarana penunjang lainnya milik pemerintah desa, juga sejumlah project pemberdayaan "Abunawas" turun ke masyarakat desa Labobar oleh pemerintahan yang dikepalainya.

"Kita lihat kondisi desa kita Labobar. Sejak pertama subsidi pemeritah melalui ADD/DD, tidak ada perubahan yang berarti. Untuk itu kami minta pihak terkait segera melakukan pengauditan terkait pemakain anggran Dana Desa dibawah kepemimpinan Pak Jonson Waatwaan" ungkap L Sahabudin, tokoh masyarakat Labobar kepada wartawan, Rabu (21/03).

Sahabudin menilai, kinerja Jonson Waatwaan tidak maksimal sehingga berdampak pada kondisi eknomi dam pembangunan di desa tersebut. Padahal kata dia, dana dengan jumlah fantastik itu mestinya harus dapat mesejahterakan bukan sebaliknya.

"Sarana penunjang tak tampak, Desa Labobar sebelum dan sesudah subsidi ADD/DD masih seperti itu. Tidak ada perubahan yang berarti," tukas Sahabudin.

Ditegaskan lagi, apabila pemeriksaan Waatwaan sang Plt kepala desa ternyata merupakan wewenang Bupati selaku wakil pemerintah dalam mejatuhkan hukuman displin segera mungkin masalah ini diperdengarkan ke telinga Bupati agar keluh masyarakat desa Labobar terjawab dan tidak terulang di Tahun 2018.

Tokoh masyarakat ini pun mencotohkan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2017. Dari pendapatan dalam hal ini subsidi APBDes senilai Rp. 1,597,003,000 disalah gunakan dengan menciptakan proggram-proggram yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

"Ada juga bantuan berupa beasiswa untuk siswa berprestasi dan tidak mampu. Mestinya bukan hanya sebatas 2 atau 3 orang, tapi realitas dilapangan membenarkan bidikan Waatwahn hanya untuk keluarga dekat," akuinya.

Sahabudin sembari menunjukan sujumlah proggram-proggram "Abu Nawas" Waatwahan dengan data yang dimilikinya, dirinya berharap, fungsi kontrol pihak terkait harus lebih ditingkatkan lagi.

"Saya yakin kasus demikian juga terjadi di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan Wuarlabobar," cetusnya.

(Tokoh masyarakat desa Labobar, L Sahbudin)

Sahabudin kemudian mempertanyakan tugas dan tanggung jawab pendamping desa yang tersebar di Wuarlabobar. Sahabudin menganggap para pendamping desa tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tugas mereka.

"Saya menilai sesungguhnya pekerjaan para pendamping desa ini tidak sesuai. Hanya seperti tenaga survei, pengumpul data," sebutnya.

Peran serta Kapolsek dalam mengawasi penggunaan dana desa sebagai mana pemberian tugas hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo pun tidak nampak dilakukan di sejumlah desa pada kecamatan tersebut.

Untuk itu, demi mencapai target pemerintah pusat dalam memberikan subsidi melalui ADD/DD, diharpakan sangat adanya fungsi kontorl, Badan Pemeriksa Keuangan agar sesegera mungkin mengaudit penggunaan anggaran dana desa terutama di desa Labobar kecamatan Wuarlabobar tahun anggaran 2017.

"Saya bersama sejumlah masyarakat Desa Labobar berharap kucuran dana desa dapat kami serap melalui pemabangunan fisik (infrastruktur) pembangunan non fisik (pemberdayaan) dan pembangunan ekonomi masyarakat desa," pungkas Sabahabudin. (KT-Rls)