Perda Adat Tak Kunjung Selesai, Kinerja DPRD dan Pemda SBB di Pertanyakan

Ambon, Kompastimur.com

Representasi Pemuda asal Tala, Eti Sapalewa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang tergabung dalam Forum Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa mengkritisi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB perihal penggodokan Peraturan Daerah (Perda) adat yang hingga kini belum ada titik terang.

Kritikan dilayangkan dalam konfresi pers bersama sejumlah pimpinan Yayasan, LSM dan tokoh muda lainnya disalah satu rumah kopi tepatnya di jalan Samratulangi kota Ambon, Jumaat (23/02).

Dalam konfresi pers yang dihadiri sejumlah awak media itu dijelaskan Perda terkait Adat di Kabupaten SBB yang sementara digodok dilembaga legislatif DPRD SBB hingga kini belum rampung dibahas.

Soal macetnya proses penggodokan amanat undang-undang itu ditenggarai karena kuatnya tarik-ulur kepentingan menyangkut status negeri adat dan desa administratif.

Terkait hal ini, lembaga legislatif dan eksekutif di daerah itu terjadi silang pendapat hingga menimbulkan kebuntutan panjang yang menyebabkan Perda yang harusnya sudah selesai pembahasan, namun nyatanya hampir empat tahun pembahasan perihal itu masih jalan di tempat.

"Lembaga perwakilan rakyat itu tidak serius membahas produk Perda yang sementara digodok itu. Pemda pun kami anggap tutup mata dengan persoalan yang ada," ungkap Farham Suneth tokoh pemuda asal kecamatan Huamual (Eti).

Sementara itu, Cristian Sea koordinator Forum Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa, mempertanyakan dengan tegas, apakah pembahasan Perda itu sudah memenuhi unsur yang mengakomodir aspek sosial, kultur dan budaya masyarakat di daerah apa belum.

Hal ini menurut Sea sangatlah penting, tujuannya untuk menghindari gesekan yang menimbulkan konflik horizontal yang nantinya akan mengakibatkan ketidakmyamanan bagi masyarakat adat di SBB.

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Pemerhati Masyarakat Adat SBB itu masing-masing mewakili wilayah Eti, Tala dan Sapalewa, mereka diantaranya Ibra Lussy dan Semy Riry dari Tala, Farham Suneth dan Paman Nurlette dari Eti, dan Cristean Sea dari Sapalewa.

Senada dengan Sea, Ibra Lussy representasi pemuda Tala pun angkat bicara. Dikatakan dampak social dan hukum dari prodak perda adat ini mestinya dipikir matang oleh dewan-dewan terhormat.

"Apa memang, perda adat ini sudah dikaji dengan kebutuhan masyarakat atau tidak," endusnya.

Dikatakan pula, perihal ini mestinya harus lebih subtansial oleh masyakat. Dampak konflik atau kan tidak. Kehadiran Perda itu, menjadi kebutuhan masyarakat nantinya.

"Maskimal kerangka Perda yang dibuat menjadi prodak DPRD disampaikan terbuka oleh masyarakat (publik)," hemat pemuda asal Hualoi, kecamatan Amalatu itu.

Sementara, Semuel Riri, lebih membicarakan tekhnis persoalan yang memakan anggran tidak sedikit itu.

"Rekomendasi dedline waktu akan kami layangkan. kami tidak main-main dengan persoaln ini. Akan ada aksi besar-besaran menindak lanjuti kepayahan DPRD menyelesaikan persoalan dengan deadline waktu yang kami tawarkan," tegas Riri yang diketahui saat ini tengah akktif di sebuah lembaga advokat ternama di Maluku.

Mengakhiri konfresi pers tersebut, Cristian Sea selaku ketua kembali menegaskan, akan melakukan aksi sebagai bentuk rasa peduli terhadap negeri.

"Kami sepenuhnya melihat huru-hara Perda ini justru akan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat di SBB, " terang Cristian. (KT-Rls)