Huwae : Kader PDI Perjuangan Jangan Main Isu Sara Di Pilkada Maluku

Ambon, Kompastimur.com

Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Maluku melarang kader partainya untuk mengkampanyekan isu yang berbau Sara.

Hal ini disampaikan langsung Ketua DPD PDI Perjuangan, Edwin Adrian Huwae kepada wartawan, Sabtu (13/01) kemarin.

Menurutnya, larangan mengkampanyekan isu sara itu disampaikan langsung oleh ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kepada seluruh kader partai di nusantara.

"Saat Rapat Kerja Daerah khusus (Rakerdasus) berlangsung diingatkan agar kader PDI Perjuangan dilarang untuk mengkampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan isu Sara. Karena itu sangat dilarang oleh Ketua Umum, Ibu Megawati. Jika ada kader partai yang tidak taat kepada perintah partai dan diketahui dan ada bukti, maka akan dikenai sanksi berat," tegasnya.

Selain itu, dalam Pilkada yang akan berlangsung bulan juni ini, bukan hanya melawan perintah partai saja yang akan dikenakan sanksi, tetapi jika ada kader yang memainkan isu sara juga akan dikenakan sanksi yang tentu berdasarkan pada bukti. Namun, untuk mencegah itu, sebelumnya telah dihimbau dengan tegas untuk seluruh kader dilarang main isu sara pada Pilkada.

Terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP untuk mengusung para bakal calon juga jika adan kader yang berseberangan dan membangkang, maka akan dikenakan sanksi tegas yang diberikan oleh partai, dan sanksi itu bisa sampai pada tahap pemecatan, jika sekiranya melawan secara terbuka terhadap rekomendasi partai.

Disinggung sangsi ini hanyalah omongan belaka, Huwae membantahnya. Dirinya mengaku, PDI Perjuangan tidak main-main dengan sanksi pemecatan selama tindakan perlawanan itu dilakukan berdasarkan dengan bukti.

"Di kabupaten Buru pada Pilkada sebelumnya ada kader yang melawan perintah partai, dan kemudian diberi sanksi pemecatan. Hanya saja kita tidak mempublikasikan saja. Kalau untuk bakal calon anggota Legislatif di PDI Perjuangan jika tidak taat perintah partai juga akan dicoret dari daftar. Sekarang ini sudah mulai ada pendaftaran Calon Aleg, dan jika tidak kerja pada Pilgub juga akan menjadi catatan pertimbangan, apakah akan masuk calon Aleg atau tidak tergantung pada kesalahannya," paparnya. (KT-SH)