Wakil Ketua
1 DPD RI Nono Sampono mengingatkan kendati, Program Pemerintah Jkw-JK yakni Tol
Laut dalam 2 tahun ini sudah menunjukkan adanya peningkatan ekonomi, kenaikan
arus barang, serta penurunan harga beberapa bahan pokok di Kawasan Timur
Indonesia.
Namun
demikian masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat guna
mengefektifkan Tol Laut yaitu membangun infrastruktur dan sarana prasarana
pendukung pelabuhan agar terjadi percepatan proses angkut darat ke kapal, serta
peningkatan kemampuan SDM dan kapasitas Pemerintah Daerah.
"Suksesnya
program Tol Laut juga ditentukan oleh berkembangnya industri maritim, utamanya
industri galangan kapal," kata Pak Wakil Ketua DPD.
Walaupun
pengembangan industri maritim bukan semata hanya utk kepentingan Tol Laut saja,
tetapi juga utk kepentingan lainnya seperti pertahanan, dll. Kemudian, guna memacu pertumbuhan industri
maritim tsb, maka Pemerintah sudah seharusnya memberikan insentif, diantaranya
berupa suku bunga pinjaman yang rendah.
Disisi
lain, mantan Komandan Korps Marinir dan Kepala Basarnas Nono Sampono juga
menyatakan bahwa lintasan utama tol laut umumnya melalui Daerah daerah
Kepulauan yang memiliki disparitas yg cukup besar bila dibandingkan dengan
daerah daratan/kontinental (Pulau Besar).
Untuk
itulah diperlukan penguatan Daerah Kepulauan melalui regulasi adanya UU Daerah
Kepulauan, agar dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya dan juga
mampu menyediakan infrastruktur untuk pengumpan (feeder) nya, yang pada
akhirnya akan memaksimalkan efektifitas arus balik muatan Tol Laut.
Selain itu,
untuk memacu efektivitas tol laut dengan muatan yg berimbang dan optimal,
Pemerintah Daerah juga perlu menginventarisir sumberdaya apa yang dimiliki dan
potensial utk dikembangkan serta dibutuhkan oleh wilayah lain. Tambahan lagi, Nono Sampono juga menyampaikan
bahwa ketersediaan energi listrik merupakan hal yg paling pokok utk menumbuhkan
industri industri yg mendukung efektifnya Tol Laut. (KT-HT)
0 komentar:
Post a Comment