Maaruf : Terapkan RIPPDA Menjadi Perda Demi Pengembangan Pariwisata

Piru, KompasTimur.com

Pertemuan Ketua Komisi C dengan Dinas Pariwisata selaku mitra kerjanya kemarin (Kamis-red) dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Maaruf Tomia dengan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Yan Soukota dan para kepala bidang lainnya guna untuk membicarakan persoalan Reviuw Rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pertemuan ini mempertemukan ketua komisi B dengan Dinas Pariwisata yang diundangan untuk memboboti Review Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Ketua Komisi C DPRD SBB La Maaruf Tomia Kepada KompasTimur.Com, Jumaat (8/12/) Saat dikonfirmasi mengatakan selaku ketua komisi sekaligus merupakan mitra kerja dari dinas pariwisata, melakukan pertemuan ini dengan tujuan akan melihat lebih dalam beberapa point penting terkait dengan pengembangan wisata di Kabupaten SBB.

"Selaku komisi yang bermitra dengan dinas pariwisata dalam pertemuan memberikan beberapa masukan demi terintegrasi pembangunan pariwisata yang melibatkan intansi-intansi terkait karena membangun pariwisata harus memiliki infrastruktur pariwisata, adanya jalan komunikasi sehingga peran dinas-dinas terkiat juga harus terintegrasi dengan pembangunan pariwisata itu" ungkap Tomia.

Ditambahkannya, ada juga pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan pariwisata ini sangatlah penting, karena jika masyarakat kita tidak disiapkan dengan sumber daya manusia yang mapan akan susah untuk mengelola dan membangun pariwisata.

“Seharusnya dilakukan pelatihan pelatihan agar Sumber daya Manusia yang dimiliki mampu mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat ini,” ucapnya.

Salah satu masukan dan kemudian yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh intansi terkait dalam hal ini yaitu promosi, karena walaupun kita memiliki banyak destinasy namun jika tak dipublikasikan ke khalayak ramai menurtu Tomia itu sama saja.

“Untuk saat ini di SBB sebenarnya destinasi wisata lebih banyak dan lebih berpotensial dari daerah-daerah lain, namun kita masih dikalahkan dari sisi promosi sehingga bagian promaosi ini memang harus digenjot oleh dinas pariwisata,” tegasnya.

Salah satu contohnya dibeberapa daerah luar sperti wakatobi maju karena pariwisatanya dipromosikan, sehingga potensi pariwisata menjadi dikenal dan banyak menghasilakan PAD untuk daerah itu sendiri.

Selanjutnya adapula masukan yang lain yakni kawasan kawasan pariwisatanya harus di tetapkan dalam sebuah kawasan dan harus melalui sebuah regulasi atau perda sehingga arah pembangunannya selain berdasarkan RIPPDA tetapi di tetapkan pula melalui peraturan daerah sehingga alokasi pembangunan itu semakin diperkuat pembangunannya baik bersumber dari APBD maupun dari APBN .

“Karena di SBB ini, kita terkadang mengalami masalah terkait dengan pembebasan lahan ini harus pula terintegrasi baik dengan desa, sebab kita banyak tanah adat maka itu harus terintegrasi dengan desa supaya koordinasi dengan tanah adat tampa mencidrai tatanan adat sehingga pembebasan lahan lebih dapat dipercepat dari desa adat itu sendiri,” jelasnya.

Menurut Maaruf Kawasan kawasan pariwisata SBB juga ada yang berada pada kawasan hutan lindung sehingga ini juga harus terjalin kerjasama yang baik .

Selain itu, dengan adanya RIPPDA yang diterapkan sebagai Perda, maka pembangunan pariwisata akan menjadi lebih ringan bukan saja mengharapkan APBD namun salah satu syarat untuk adanya alokasi APBN untuk pembangunan pariwisata.

Dirinya mengaku, Komisi dan mitra kerja akan mengupayakan agar kembali mereviuw RIPPDA sehingga arah pembangunan lebih jelas karena dengan adanya RIPPDA ini dapat menjadi acuan dan pedoman.

“Kita akan selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perlu juga adanya evaluasi karena sampai dengan saat ini pulau Kassa itu juga tidak menghasilkan PAD tetapi sudah menelan anggaran yang besar lewat APBD tampa ada sumbangsinya untuk PAD,” paparnya.

Dengan direvisinya RIPPDA ini bertujuan supaya ada muatan-muatan dan poin-poin yang penting sehingga dapat memperkuat pembangunan pariwisata , disamping itu juga harus ada penguatan sumber daya manusia yang perlu diterapkan oleh dinas pariwisata itu sendiri.

Olehnya itu, Pemda SBB serta intansi dinas pariwisata diharapkan untuk selalu fokus mengembangkan serta mempromosikan icon-icon pariwisata yang ada dikabupaten SBB, serta didukung pula dengan sumber daya manusia agar dapat mengelola pariwisata itu sendiri demi mendongkrat naiknya PAD. ( KT FS)