• Headline News

    Kamis, 30 November 2017

    Menunggu Kalkulasi Politik Sang Jenderal "MI"

    Oleh :
    Abubakar Solissa

    (Deputy Bidang Kajian & Politik Young Leaders Institute for Development)


    Sulit memisahkan antara kekuatan dan kemenangan dalam sebuah kontestasi politik. Selain strategi, kekuatan politik (political resource) menjadi hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang kompetitor. Dua componen inilah, yang barang kali menjadi alasan kenapa Murad Ismail, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri belum memutuskan pasangan calon wakil Gubernur untuk mendampinginya maju dalam kontestasi Maluku satu.

    Secara politik, Irjen Pol Murad Ismail yang biasa disapa MI itu, sudah mengantongi lima rekomendasi partai politik dengan jumlah kursi sebanyak 14 kursi. Jumlah ini sudah melewati batas maksimum sebagaimana disyaratkan oleh UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

    Itu artinya, MI sudah punya kewenangan politik untuk menentukan pasangan calon Wakil Gubernur yang menurut dia tepat, mendampinginya maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2018-2023.

    Belum diputuskannya pasangan calon Wakil Gubernur oleh MI, disinyalir kuat karena sang Jenderal itu lagi bermanuver untuk mendapatkan rekomendasi PDIP. Partai besutan Megawati ini dianggap memiliki posisi politik sangat strategis untuk mendongkrak suara MI di pilkada Maluku.

    Ada dua nama yang cukup potensial mendampingi MI. Pertama, Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno. Bupati yang juga pernah berproses dan hampir pasti maju sebagai calon Gubernur Maluku ini di gadang-gadang akan mendampingi MI karena posisi politiknya tidak memungkinkan untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku, apalagi partai yang pernah memberikan Mandat kepadanya dan Habiba Pelu untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain, PKB, telah berbalik arah mendukung Murad Ismail sebagai calon Gubernur Maluku.

    Orno dianggap memiliki kekuatan politik, karena merepresentasi tiga isu besar di Maluku. Pertama, selain Bupati aktif, Orno adalah putra Maluku tenggara raya yang pada saat pilgub Maluku tahun 2013, isu tenggara raya sangat potensial mendongkrak suara Herman Koedoebun. Itulah sebabnya, kenapa cagub atau cawagub dari tenggara raya menjadi pusat perhatian semua pihak.

    Kedua, Orno adalah seorang penganut kristen protestan di Maluku. Sebagai tokoh Gereja Protestan Maluku (GPM), yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Maluku,  kehadiran Orno dalam suksesi pilkada Maluku akan menjadi pertimbangan tersendiri buat jemaat GPM yang sudah pasti, secara politik pasti menginginkan ada tokoh terbaiknya berada pada level kepemimpinan di Maluku.

    Ketiga, Orno dianggap sebagai tokoh muda Maluku. Tampilan kemudaannya menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan generasi milenial. Diera digital ini, informasi dan perkembangan jaman yang terjadi dengan sangat cepat, turut mempengaruhi presepsi dan paradigma generasi muda yang menamakan dirinya sebagai generasi milenial. Mereka cenderung memilih pasangan calon yang dianggap memiliki kesamaan kepentingan (interest) dan pandangan politik. Jumlah pemilih ini terbilang cukup banyak, dan berpotensi mempengaruhi peta elektoral di Maluku.

    Kedua, ada nama Mercy Chriesty Barends, anggota DPR RI dapil Maluku. Nama ini cukup menguat, dan menjadi pertimbangan MI. Politisi perempuan yang dikenal sangat vokal di parlemen ini memiliki pengaruh (influence) di akar rumput cukup kuat. Mengawali karirnya sebagai seorang aktifis, Mercy punya relasi dan networking bertebaran dimana-mana. Jejaring inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR RI menggeser posisi seniornya, Alm. Alex Litay (mantan Sekjen PDIP). Keberhasilannya menjadi anggota DPR tentunya menjadi prestasi yang membanggakan. Momentum ini sekaligus mempertegas figuritas Barends sebagai tokoh perempuan Maluku yang sangat berpengaruh.

    Sama halnya dengan Orno, Mercy Barends juga memiliki keunggulan-keunggulan yang secara politik bisa digarap untuk kepentingan elektoral. Selain mewakili kepentingan masyarakat tenggara raya dan juga adalah bagian dari keluarga besar Gereja Protestan Maluku (GPM), positioning Mercy sebagai satu-satunya perempuan yang maju sebagai calon Wakil Gubernur akan menjadi jualan politik tersendiri. Ditengah-tengah kerumunan budaya patriarki, kehadiran Mercy akan menjadi diferensiasi sekaligus mempertegas eksistensi perempuan yang sudah lama terpinggirkan dipanggung politik Maluku. Mercy dilihat sebagai oase ditengah padang pasir yang luas, menyejukan dan memberi harapan bagi bangkitnya perempuan Maluku dalam melawan hegemoni kaum lelaki.

    Pertanyaanya kemudian, kalau MI tidak di dukung oleh PDIP, apakah MI akan tetap mempertimbangkan dan memilih salah satu dari keduanya?

    Ini pertanyaan yang cukup sulit, karena keduanya memiliki standar etik sebagai seorang kader. Mercy akan sulit menerima pinangan dari kandidat lain yang tidak direkomendasikan oleh partainya. Barnabas Orno juga akan berhitung, meskipun posisi Orno dan Mercy berbeda bila dilihat dari proses dan irisan ideologis partai. Bagi Orno, PDIP bukan hanya sebatas partai, tapi PDIP adalah trigger untuk dia bisa yakinkan simpatisan dan basis pemilih ideologisnya (basis sosial maupun spritual) di berbagai segmentasi masyarakat di Maluku. Tanpa PDIP, rasanya sulit untuk bisa memastikan soliditas dukungan dari pemilih ideologis yang ada di grassoort. 

    Selain kedua nama diatas, MI juga bisa mempertimbangkan Jhon Ruhulessin, mantan ketua Sinode Gereja Protestan Maluku sebagai calon Wakil Gubernurnya. Mantan ketua sinode yang dua periode memimpin GPM ini terbilang cukup sukses dan memiliki track record yang baik. Ruhulesin juga punya pengaruh dikantong-kantong jemaat GPM yang cukup potensial dalam menghadirkan dukungan elektoral. Ketokohan Ruhulesin menjadi sangat penting untuk mengimbangi kekuatan politik petahana. (*) 
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Menunggu Kalkulasi Politik Sang Jenderal "MI" Rating: 5 Reviewed By: Redaksi Kompas Timur
    Scroll to Top