Ambon, KT
Rapat Komisi I DPRD Kota Ambon dengan pihak Dinas Catatan
Sipil (Discapil), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum
(KPU) terkait kepastian data pemutakhiran jelang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang akan berlansung pada 15
Febbruari mendatang belum membuahkan hasil.
Pasalnya, dalam pendataan yang dilakukan oleh KPU Kota Ambon,
masih terdapat sejumlah orang yang mempunyai hak pilih belum terakomodir di
Discapil untuk melakukan perekaman e-KTP, bahkan ada pula yang sudah melakukan
perekaman, namun belum juga memiliki e-KTP secara fisik. Tentu itu menjadi
masalah bagi KPU dalam melakukan penetapan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS)
menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) kedepannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin tahir
saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/11), mengatakan, pihaknya telah melakukan
rapat bersama dengan pihak terkait dalam rangka untuk mendengarkan kesiapan
dari seluruh komponen menyangkut dengan penyelenggara pilkada terutama di Kota
Ambon Tahun 2017 mendatang.
“Kami tadi telah melakukan rapat bersama dengan pihak
Discapil, KPU, Panwaslu dalam rangka membahas kesiapan daftar pemilih yang
sudah tercover jelang Pilkada Kota Ambon. Dari rapat tadi itu, ada beberapa
catatan penting yang menjadi perhatian kita di Komisi I, yang paling penting
adalah dari jumlah pemilih di kota Ambon itu sekitar 310 ribu pemilih yang
terdaftar di Kota Ambon itu yang baru memiliki e-KTP adalah 298. Itu artinya
bahwa ada sekitar 12.000 lebih yang belum terdaftar,” ujar Bin Tahir.
Dan karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta kepastian dari
Discapil terkait dengan data yang belum terakomodir sebagai daftar pemilih
sementara. Problemnya, berdasarkan aturan bahwa sampai dengan tanggal 4
Desembber nanti itu batas penetapan DPS. Artinya bahwa tanggal 5 – 6 itu KPU
akan melakukan penetapan DPPT.
Sementara sampai dengan hari ini, kata politisi PKS yang
akrab disapa Abi itu, dari jumlah yang belum terdaftar atau belum terekam di
Discapil itu sekitar 6.000 dalam e-KTP. Karena ketentuan untuk memilih itu
adalah yang telah memiliki e-KTP. Kalau dia sudah terdaftar dan sudah melakukan
perekaman, namun belum memiliki e-KTP secara fisik, maka akan ada kebijakkan
dengan memberikan surat keterangan dari catatan sipil.
“Yang menjadi problem kita saat ini juga, sejumlah 6.000
orang yang belum terekam ini apakah akan bisa diselesaikan oleh Discapil dalam
kurun waktu 4 hari saja? dan setelah ditanyakan kesiapannya, awalnya mereka
memberikan jaminan untuk bisa diselesaikan, namun dengan rasionalisasi waktu
dan tenaga sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut serta aktivitas
masyarakat yang ada itu yang membuat kita pesimis untuk dapat diselesaikan
dalam waktu singkat,” terangnya.
Dan karena itu, katanya, atas desakan Komisi, sehingga mereka
tidak bisa menjamin untuk bisa diselesaikan, dengan alasan teknis, jaringan dan
lain sebagainya. Dan itu yang menjadi catatan pentingg bagi komisi.
“Oleh karena itu, dalam rapat tadi itu belum bisa diambil
kesimpulannya, kecuali komisi menungggu KPU kembali dari kegiatannya, karena
KPU mau melakukan konsultasi lansung dengan KPU Pusat hari ini (kemarin-red)
terkait dengan hak masyarakat yang dijamin undang-undang bahwa memiliki hak
memilih dan dipilih,” paparnya.
Abi memastikan bahwa setelah KPU kembali dari Jakarta, Komisi
akan mengagendakan pertemuan kembali itu paling lambat tanggal 4 Desember
mendatang untuk memastikan apakah ada solusi terkait dengan jumlah pemilih yang
tidak terdaftar di DPS yang nantinya akan diplenokan menjadi DPT.
“Ini tentu menjadi catatan penting kepada Kadis Capil bahwa
kami meminta untuk segera melakukan koordinasi dengan KPU Kota untuk sama-sama
melakukan rapat bersama dengan KPU pusat di Jakarta dalam rangka untuk
mensingkronisasikan data-data yang menjadi masalah saat ini,” pungkasnya. (KT-SH)
0 komentar:
Post a Comment