Pilkada Papua Barat Masuk Kategori Rawan

Manokwari, KT

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Royke Lumowo menegaskan, bahwa Papua Barat merupakan satu dari empat daerah yang rawan dalam Pilkada Gubernur.

Hal ini ditegaskan Kapolda saat ditemui di Mapolda, Senin (26/9/2016). Dikatakan, Pilkada di Papua Barat ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota, tetapi yang dianggap rawan oleh Mabes yakni pilkada gubernur.

“Mabes Polri memetakan kerawanan Pilkada Papua Barat dalam urutan ke empat, namun indeks kerawanan dari Bawaslu Papua Barat masuk urutan pertama,” ujarnya.

Dijelaskan, tingkat kerawanan Pilgub Papua Barat lebih cenderung pada para penyelenggara pemilu.  Kerawanan dimaksud mengenai letak geografis, dimana memiliki keterbatasan transportasi.

Selain itu Papua Barat merupakan provinsi baru, yang memiliki sumber daya yang terbatas. “Termasuk suhu politik, karena semua pasangan calon dianggap kuat. Saya melihat semua paslon di Papua Barat ini sama-sama kuat, mereka memiliki kans untuk menang, inilah kerawanan yang di petakan, daerah yang rawan dalam Pilkada ini saya pikir Kota Sorong, Manokwari dan juga Maybrat,” jelasnya.

Kendati demikian Kapolda optimis bisa mengatasi kerawanan Pilgub Papua Barat, sebab Pilkada sebelumnya di Papua Barat terdapat 9 kabupaten yang menggelar Pilkada.

“Dengan pengalaman itu kita berpikir optimis bahwa Pilkada ini akan berjalan sukses dan aman, dengan langkah dan pola tindak yang sudah kami laksanakan sebelumnya pada Pilkada tahun lalu, walaupun ada beberapa kabupaten yang agak a lot, namun di selesaikan dengan kondusif aman,” ujar Kapolda.

Terkait persiapan pengamanan Pilgub, diakui Kapolda jumlah personil masih kurang, namun akan di bantu oleh Mabes Polri.

“Bisa kita pres sekitar 4000 personil yang sudah di siapkan dalam pengamanan Pilgub termasuk di dalamnya Polres Kabupaten/Kota , jumlah ini sudah termasuk bantuan anggota brimob dari Mabes Polri,” tukasnya.

Anggaran Pengamanan

Kendati tahapan Pilgub sudah berjalan hingga saat ini mengenai anggaran untuk pengamanan masih belum disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pengamanan yang di lakukan sejauh ini masih menggunakan anggaran rutin polisi.

Sejauh ini menurut Kapolda, belum ada kejelasan dari pemerintah terkait anggaran pengamanan yang sudah di usulkan.

“Kalau polisi itu mau ada anggaran tidak ada anggaran pengamanan tetap berjalan, karena sudah menjadi tanggung jawab, tapi syukur-syukur anggaran itu ada biar pengaman jadi normal,” ujarnya (Cahaya Papua)

Baca Juga

6:52:00 PM